Saleh Daulay Tawarkan Kebijakan Alternatif ‘Lockdown’ Akhir Pekan

30-01-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay  menilai kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat (PPKM) belum berhasil maksimal. Terbukti, orang yang terpapar Covid-19 setiap hari semakin banyak, bahkan jumlah kasusnya sudah lebih dari 1 juta orang.

 

Berkenaan dengan itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut menyampaikan, sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus Covid-19.

 

Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Masyarakat yang tinggal di zona merah dan orange tidak boleh keluar rumah di akhir pekan. Mulai dari hari Jumat malam, sekitar pukul 20.00, sampai dengan Senin pagi pukul 05.00. Artinya, masyarakat tidak keluar selama 2 hari 3 malam," ucap Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (30/1/2021).

 

Saleh menambahkan, masyarakat keluar untuk beraktivitas di luar rumah paling banyak di akhir pekan. Selain di mal-mal, ada juga yang menyempatkan diri untuk wisata. Itu yang sering kali menciptakan kerumunan. Dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan.

 

"Lokcdown akhir pekan dinilai tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian. Sebab, hari Senin sampai Jumat, kegiatan ekonomi tetap berlangsung seperti biasa. Boleh saja pakai protokol kesehatan sesuai yang diatur di dalam PPKM,” saran Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

 

Saleh juga mengatakan, walaupun lockdown akhir pekan, kegiatan ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan. Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain sebagainya. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda. Dan dilakukan secara tegas.

 

Banyak yang menilai bahwa lockdown akhir pekan belum tentu efektif, lanjutnya, tetapi, berkaca dari pengalaman Turki, mereka berhasil mengurangi penyebaran covid dalam skala tertentu. Mereka juga menerapkan kebijakan ini. “Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan. Kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," pungkas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...